Alur Pendaftaran Kepesertaan Kartu Sejahtera

     


Program Kartu Sejahtera merupaka Program unggulan Pemerintah Kota Gorontalo yang sampai dengan saat ini menjadi trend di masyarakat dengan program tersebut.
Masyarakat yang kurang mampu/Masyarakat Miskin sebagai sasaran bagi Pemerintah Kota Gorontalo dapat terlayani dengan baik serta dapat mengurangi angka Kemiskinan yang ada di Kota Gorontalo
Mekanisme Kartu Sejahtera yakni adalah Masyarakat Kota Gorontalo yang di buktikan dengan Kartu Keluarga, pada tahun 2017 Bagian Pemerintahan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Gorontalo Singkronisasi Data kependudukan Kota Gorontalo sebagai Data Kepeserta Kartu Sejahtera Kota Gorontalo, sehingga Pemerintah Kota gorontalo memiliki data yang valid terkait dengan jumlah Kepala Keluarga serta Jiwa di dalam Data base Kartu Sejahtera Kota Gorontalo.

Adapun sayarat-syarat Pendaftaran bagi Pemegang Kartu Sejahtera yakni :

1. Masyarakat Kota Gorontalo (dibuktikan dengan FC. Kartu Keluarga)
2. Masyarakat Miskin / Kurang Mampu
3. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan setempat.

ketiga syarat ini di atas menjadi syarat WAJIB di dipenuhi oleh Masyarakat untuk mendaftarkan Diri dan Keluarganya di dalam kepesertaan Kartu Sejahtera setelah itu langsung dibawah ke Bagian Pemerintahan Kota Gorontalo untuk di register Nomor Kartu Sejahtera dan dibuatkan Kartu Sejahtera.

Read More

KAK pelacakan Batas wilayah 2015

KERANGKA ACUAN KERJA

TIM PENEGASAN BATAS WILAYAH

I.             PENDAHULUAN

Perkembangan yang begitu pesat pada setiap sektor pembangunan cenderung menimbulkan berbagai masalah pembangunan akibat tekanan-tekanan yang ditimbulkan oleh adanya peningkatan intensitas(ruang) yang banyak menyebabkan ketidaksetimbangan struktur dan fungsional ruang sekaligus ketataruangan. Proses pertumbuhan dan perkembangan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam maupun dari luar.

Salah satu faktornya adalah masalah batas wilayah, perbatasan wilayah satu dan lainnya harus sesuai dan harus ditetapkan oleh banyak pihak dan dituangkan dalam suatu gambar yang disebut dengan Peta. Peta yang memuat informasi batas daerah dinamakan peta administrative. Penegasan Batas Wilayah diharapkan akan dapat menciptakan tertib Administrasi Pemerintahan serta memberikan Kepastian Hukum dan Kejelasan terhadap Batas Wilayah di masing-masing Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Gorontalo yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

II.          LATAR BELAKANG

. Kota Gorontalo merupakan ibukota Provinsi Gorontalo, secara Geografis mempunyai Luas 79,03 km2 atau 0,65 persen dari luas Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo di bagi menjadi 9 Kecamatan yang terdiri dari 50 Kelurahan yang tersebar di Kota Gorontalo, berdasarkan Letak Geografisnya Kota Gorontalo memiliki batas-batas :

-          Utara berbatasan dengan Bulango Selatan, Bone Bolango

-          Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini

-          Barat berbatasan dengan Sungai Bolango Kabupaten Gorontalo

-          Timur berbatasan dengan Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango

Hal ini lah yang menjadikan Kota Gorontalo menjadi Kawasan Strategis yang berada di Provinsi Gorontalo,  dalam kurun waktu 10 tahun terakhir Daerah Kota Gorontalo terdapat beberapa pemekaran Kecamatan dan Kelurahan dari yang awalnya hanya memiliki 4 Kecamatan sekarang sudah menjadi menjadi                 9 Kecamatan dan 50 Kelurahan hal ini yang menyebabkan banyak batas Wilayah yang belum jelas dan tepat keberadaannya karena hanya berdasarkan perkiraan dari masyarakat sekitar dan historis dari daerah tersebut.

      Pada Tahun Anggaran 2014 kemarin Pemerintah Kota Gorontalo telah melakukan Pelacakan Titik Koordinat di 26 Kelurahan se-Kota Gorontalo dan telah dihasilkan Peta Kelurahan yang sesuai dengan standar Geospasial seingga pada Tahun Anggaran 2015 Ini diupayakan oleh Pemerintah Kota Gorontalo akan membangun Pilar Batas di 26 Kelurahan tersebut

.

III.       LANDASAN HUKUM 

1.      Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2.      Undang – undang nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo

3.      Undang – undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

4.      Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasi

5.      Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional

6.      Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 pembangian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

7.      Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Wilayah

8.      Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang.

IV.       MAKSUD DAN TUJUAN

         Maksud dan Tujuan di bentuknya Tim Pemetaan batas Wilayah adalah :

1.      Memberikan kepastian Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan melalui Pelacakan Batas menggunakan Titik Koordinat yang didukung dengan kelengkapan dokumen autentik berupa “Peta Batas”

2.      Mendukung dan memudahkan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, antara lain yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Penataan ruang, Pajak Bumi dan Banguanan, Kependudukan, Potensi Sumber Daya, pelestarian lingkungan hidup.

3.      Perlu adanya Pilar Batas Kelurahan sehingga masyarakat bisa mengetahui wilayah administrasinya

  

V.          PERMASALAHAAN

-          Batas Wilayah yang ada pada peta di Kelurahan sudah tidak sesuai dengan kondisi lapangan yang ada saat ini.

-          Adanya Ketidaktahuan Masyarakat dimana Wilayah atau Kelurahan yang ditempatinya.

-          Peta yang ada di Kelurahan dan Kecamatan yang Tidak memenuhi standart kaidah Informasi Geospasial lengkap dengan skala, Proyeksi Peta, sistem Koordinat, datum Geodetik, Delinasi Garis batas serta Tidak Definitif karena tidak ada Koordinat dan Sumber data, pembuat dan Tahun pembuatan Peta.

VI.       SOLUSI

         Adjudikasi batas Kecamatan/Kelurahan dengan menggunakan Citra Satelit  Resolusi tinggi dan batas Kelurahan dari RBI sebagai batas indikatif (data awal), dengan output penetapan batas Kelurahan yang disepekati berikut titik koordinat batas Kartometris dan Delineasi garis batas yang disajikan dalam peta citra.

         Dibuatkan Pilar Batas di 26 kelurahan Se-Kota Gorontalo yang telah dibuatkan Peta Batas Kelurahan pada Tahun Anggaran 2014.

VII.    SASARAN

Perubahan Wilayah Administrasi akibat Pemekaran beberapa Wilayah Kecamatan Kelurahan menimbulkan batas wilayah baru yang perlu menjadi perhatian dari Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan olehnya Penataan Batas Wilayah sudah harus dilaksanakan untuk Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan, Hal ini lah yang menjadikan Pemerintah Kota Gorontalo membuat  Perencanaan pada 2015 ini mengagendakan 24 Kelurahan yang dilakukan pelacakan batas wilayah dan 26 Kelurahan yang telah dilakukan pelacakan batas titik koordinat pada tahun 2014 kemarin akan di buat Pilar Batas Kelurahan

Karena keberadaan batas-batas ini menjadikan Administrasi Pemerintah Kelurahan tersebut memiiki perbedaan-perbedaan baik dalam Kependudukan, Pajak Bumi dan Bangunan dll

VIII. SUMBER DANA

      Kegiatan Pembentukan Tim Penegasan Batas Wilayah tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Gorontalo Tahun 2015 sebesar Rp.168.890.000,- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

IX.       METODE PELAKSANAAN

1.      Survey Lapangan dan Pembuatan Peta yang menjadi acuan dalam pengukuran, serta penentuan koordinat.

2.    Metode Kartometrik, atau pengukuran diatas peta atau citra atau penelusuran/penarikan garis batas ada citra/peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lainnya.

                  3.   Pembuatan Pilar Batas sesuai dengan Standar Geospasial

Read More

KAK Pelacakan Batas Kelurahan 2014

KERANGKA ACUAN KERJA

                                 TIM PENEGASAN BATAS WILAYAH

I.             PENDAHULUAN

Perkembangan yang begitu pesat pada setiap sektor pembangunan cenderung menimbulkan berbagai masalah pembangunan akibat tekanan-tekanan yang ditimbulkan oleh adanya peningkatan intensitas(ruang) yang banyak menyebabkan ketidaksetimbangan struktur dan fungsional ruang sekaligus ketataruangan. Proses pertumbuhan dan perkembangan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam maupun dari luar.

Salah satu faktornya adalah masalah batas wilayah, perbatasan wilayah satu dan lainnya harus sesuai dan harus ditetapkan oleh banyak pihak dan dituangkan dalam suatu gambar yang disebut dengan Peta. Peta yang memuat informasi batas daerah dinamakan peta administrative. Penegasan Batas Wilayah diharapkan akan dapat menciptakan tertib Administrasi Pemerintahan serta memberikan Kepastian Hukum dan Kejelasan terhadap Batas Wilayah di masing-masing Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Gorontalo yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

II.          LATAR BELAKANG

. Kota Gorontalo merupakan ibukota Provinsi Gorontalo, secara Geografis mempunyai Luas 79,03 km2 atau 0,65 persen dari luas Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo di bagi menjadi 9 Kecamatan yang terdiri dari 50 Kelurahan yang tersebar di Kota Gorontalo, berdasarkan Letak Geografisnya Kota Gorontalo memiliki batas-batas :

-          Utara berbatasan dengan Bulango Selatan, Bone Bolango

-          Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini

-          Barat berbatasan dengan Sungai Bolango Kabupaten Gorontalo

-          Timur berbatasan dengan Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango

Hal ini lah yang menjadikan Kota Gorontalo menjadi Kawasan Strategis yang berada di Provinsi Gorontalo,  dalam kurun waktu 10 tahun terakhir Daerah Kota Gorontalo terdapat beberapa pemekaran Kecamatan dan Kelurahan dari yang awalnya hanya memiliki 4 Kecamatan sekarang sudah menjadi menjadi                 9 Kecamatan dan 50 Kelurahan hal ini yang menyebabkan banyak batas Wilayah yang belum jelas dan tepat keberadaannya karena hanya berdasarkan perkiraan dari masyarakat sekitar dan historis dari daerah tersebut 

III.       LANDASAN HUKUM 

1.      Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2.      Undang – undang nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo

3. Undang – undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

4.      Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasi

5.  Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional

6.   Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 pembangian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

7.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Wilayah

8.   Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang.

IV.       MAKSUD DAN TUJUAN

         Maksud dan Tujuan di bentuknya Tim Pemetaan batas Wilayah adalah :

1.   Memberikan kepastian Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan melalui Pelacakan Batas menggunakan Titik Koordinat yang didukung dengan kelengkapan dokumen autentik berupa “Peta Batas”

2.   Mendukung dan memudahkan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, antara lain yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Penataan ruang, Pajak Bumi dan Banguanan, Kependudukan, Potensi Sumber Daya, pelestarian lingkungan hidup.

V.          PERMASALAHAAN

-    Batas Wilayah yang ada pada peta di Kelurahan sudah tidak sesuai dengan kondisi lapangan yang ada saat ini.

-          Adanya Ketidaktahuan Masyarakat dimana Wilayah atau Kelurahan yang ditempatinya.

-    Peta yang ada di Kelurahan dan Kecamatan yang Tidak memenuhi standart kaidah Informasi Geospasial lengkap dengan skala, Proyeksi Peta, sistem Koordinat, datum Geodetik, Delinasi Garis batas serta Tidak Definitif karena tidak ada Koordinat dan Sumber data, pembuat dan Tahun pembuatan Peta. 

VI.       SOLUSI

         Adjudikasi batas Kecamatan/Kelurahan dengan menggunakan Citra Satelit  Resolusi tinggi dan batas Kelurahan dari RBI sebagai batas indikatif (data awal), dengan output penetapan batas Kelurahan yang disepekati berikut titik koordinat batas Kartometris dan Delineasi garis batas yang disajikan dalam peta citra.

VII.    SASARAN

Perubahan Wilayah Administrasi akibat Pemekaran beberapa Wilayah Kecamatan Kelurahan menimbulkan batas wilayah baru yang perlu menjadi perhatian dari Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan olehnya Penataan Batas Wilayah sudah harus dilaksanakan untuk Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan, Hal ini lah yang menjadikan Pemerintah Kota Gorontalo membuat  Perencanaan pada 2014 ini mengagendakan 12 Kelurahan yang dilakukan pelacakan batas wilayah antara lain :

-          Kecamatan Sipatana                :  

1.      Kelurahan Molosipat U

2.      Kelurahan Tapa

3.      Kelurahan Tanggikiki

-          Kecamatan Kota Tengah        :

1.      Kelurahan Dulalowo Timur

2.      Kelurahan Wumialo

3.      Kelurahan Liluwo

-          Kecamatan Kota Timur          :  

1.      Kelurahan Ipilo

-          Kecamatan Kota Barat           :  

1.      Kelurahan Lekobalo

2.      Kelurahan Dembe I

3.      Kelurahan Pilolodaa

4.      Kelurahan Buliide

-          Kecamatan Dumbo Raya        : 

1.      Kelurahan Bugis

 Karena keberadaan batas-batas ini menjadikan Administrasi Pemerintah Kelurahan tersebut memiiki perbedaan-perbedaan baik dalam Kependudukan, Pajak Bumi dan Bangunan dll

VIII. SUMBER DANA

      Kegiatan Pembentukan Tim Penegasan Batas Wilayah tahun 2014 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Gorontalo Tahun 2014 sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

IX.       METODE PELAKSANAAN

1.      Survey Lapangan dan Pembuatan Peta yang menjadi acuan dalam pengukuran, serta penentuan koordinat.

                 2. Metode Kartometrik, atau pengukuran diatas peta atau citra atau penelusuran/penarikan                        garis batas ada citra/peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, jarak serta luas                        cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lainnya.

Read More

Buah “Manis” Dari Kartu Sejahtera

Program dalam rangka menjawab kesetaraan bagi masyarakat ini, bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh akses layanan yang mudah. Seperti identitas kartu ini, adalah sebuah kartu yang dimiliki multi manfaat, yaitu sebagai alat untuk melayani masyarakat dalam bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan layanan public lainnya. Bahkan sejak dicanangkan program pelayanan gratis ini, mulai Bulan Januari tahun 2015 hingga 2016 kemarin melalui kartu tersebut. Implementasi dan realisasi program ini, telah menunjukkan progres yang positif dan memperoleh apresiasi serta penghargaan dari masyarakat. Kata Walikota Gorontalo Marten A Taha, hal itu dapat dilihat dari berbagai bpencapaian yang diperoleh Pemerintah Kota, berkat kerjasama dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang baik. contohnya, program gratis biaya persalinan atau kelahiran. Dimana pada tahun 2014 telah memberikan manfaat pada 3.840 masyarakat sebagai penerima manfaat, dengan alokasi anggaran sebanyak Rp. 3.657.257.000, dan realisasi anggarannya mencapai Rp 3.651.257.000. Sehingga jika di evaluasi kembali, di 2014 lalu program gratis biaya persalinan atau kelahiran ini terlaksana dngan presentase 100 persen. Ditahun 2015 kemarin program ini mengalami peningkatan yang signifikan, dari sisi penerima manfaatnya yang mencapai 4.016 jiwa. Dengan alokasi anggaran 671.256.000, dimana pencapaian persentasenya sekitar 78 persen. “Ditahgun 2016 kemarin presentase dari program tersebut meningkatkan sampai 83 persen, karena mampu merealisasikan anggaran sebanyak Rp 483.000.000 dari alokasi anggaran berjumlah Rp 580.906.375. Dari capaian-capaian tersebut, program ini terlaksana dengan baik dan telah memberikan pelayanan 100 npersen bermanfaat pada 11.53 penerima manfaat selama tiga tahun berturut-turut, 

Read More